Tahan Ijazah Karyawan, Perusahaan Berarti Melangar UU dan HAM

Kebijakan perusahaan yang menahan ijazah karyawan maupun mantan karyawannya, mendapat sorotan dari anggota komisi D DPRD Sidoarjo, Hadi Subiato. Ia mengatakan, berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tidak ada aturan yang membolehkan perusahaan menahan ijazah karyawannya.

Bahkan, kata dia, kebijakan itu sudah melanggar hak asasi manusia (HAM) karyawan untuk mencari pekerjaan yang terbaik. "Kebijakan itu (tahan ijazah) melanggar HAM. Dan tentu juga sudah melanggar Undang-undang ketenagakerjaan.

Seharusnya ijazah yangditahan itu cuma fotokopinya saja, bukan yang asli," ungkap Hadi kepada Realita, Jumat (1/5)Menurut dia, perusahaan memang kadang merasa khawatir jika karyawannya berhenti.

Namun, untuk mengikat antara pengusaha dan pekerja tidak perlu dengan tindakan menahan ijazah asli, tetapi cukup perjanjian kerja dengan batas waktu yang ditentukan atau tidak.Adalah Parlin Sihotang yang melapor ke DPRD terkait masalah tersebut. Parlin mengadu bahwa ijazah putrinya lebih dari 1 tahun disita bekas perusahaannya.

Dia membawa seluruh bukti kasus penyitaan ijazah anaknya dan dua orang temannya. "Saya berikan bukti ini untuk menguatkan cerita saya tadi. Saya berharap ada perhatian dari DPRD," ujar Parlin.dec

Terima Kasih Sudah Membaca √ Tahan Ijazah Karyawan, Perusahaan Berarti Melangar UU dan HAM